BPS Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) Statistik dalam rangka pembinaan statistik sektoral. Acara dihadiri oleh beberapa undangan dari Bappeda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertempat di ruang pertemuan Padi Resto Wonogiri.
Beberapa ulasan dari acara ini yaitu:
Kepala DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, Bapak Eko Subagyo, S.H., M.H. memberikan sambutan terkait kondisi kelembagaan DPMPTSP yang sedang mengalami perubahan.
DPMPTSP sudah menyelesaikan target RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 terkait jumlah investor, nilai investasi, dan rasio daya serap tenaga kerja di 3 bulan pertama tahun 2022.Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Ors. Heru Prasetyo memberikan sambutan tentang penyediaan data berkualitas demi Indonesia Maju. Serta BPS Kabupaten Wonogiri siap mendukung penyediaan data statistic yang berkualitas.BPS terus melakukan introspeksi terkait penyediaan data, sehingga data dapat berupa data real time dan terpublikasi secara online.Pejabat Fungsional Tertentu Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Wonogiri, Bapak Sriyanto, S.E., M.E., menyampaikan paparan permasalahan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Dibandingkan data pengeluaran anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan data investasi yang sudah tercatat dalam OSS RBA, ternyata belum bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten Wonogiri, Bapak Ir. Sarwo Eddy R.Reksonegoro, M.M. selaku narasumber pertama menyampaikan paparannya terkait studi tentang kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dalam studi tersebut, termasuk pengendalian harga pokok, mengulas tentang pendapatan dan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah dapat efektif dan efisien jika selalu dilaksanakan monitoring baik saat proses pemberian bantuan maupun pasca pemberian bantuan. Narasumber pertama memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mempunyai "Bulog" sendiri melalui BUMDes (Sadan Usaha Milik Desa) seperti halnya dulu KUD (Koperasi Unit Desa) untuk mengepul hasil pertanian di Kabupaten Wonogiri.Narasumber kedua, Bapak Kurniawan Dwi Nugroho, S.Si. menyampaikan kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri, dari yang semula di kisaran angka 10% menjadi 11%. Berdasarkan kajian ekonomi regional, 60-70% masyarakat masih terdampak recovery pandemic Covid-19.Narasumber ketiga lbu Wida Tira Tedra, S.Si., M.Stat. mengulas pidato Menteri BUMN Erick Thohir tentang potensi daerah yang besar namun tidak berani untuk di-explore secara total dan jika melaksanakan program investasi harus menilik data terkait. Dalam prinsip ekonomi, jangan sampai terjadi inflasi yang merugikan konsumen dan deflasi yang merugikan produsen. Dipaparkan pula untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan stimulus, salah satunya lnvestasi.Narasumber terakhir, Bapak Nur Isa Pratowo, S.E., M.Si. memaparkan tentang keseimbangan antara data dan anggaran. Dipaparkan pula mengenai Berbagi Data sehingga tidak ada lagi egosektoral, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Karena jika tidak ada keterbukaan data, akan sering terjadi duplikasi data antar OPD.Bapak Ari Anggono, S.Pt., M.T., Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri memberikan tanggapan mengenai problem kemiskinan yang diwariskan ke garis keturunan. Salah satu factor yang mempengaruhi problem tersebut adalah karena keterbatasan akses masyarakat. Tanggapan lain yang disampaikan adalah tentang jurusan SMK yang sesuai dengan pangsa pasar tenaga kerja yang dibutuhkan di Kabupaten Wonogiri.
